Wibawa Negara Tak Boleh Hanya Jadi Janji
TIMIKA (14/5/25), NGK — Di tengah ruang forum yang penuh para pemimpin Tanah Papua, suara Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu bergetar lantang, bukan marah, tapi penuh keprihatinan dan kenyataan pahit yang selama ini tertahan.
Di hadapan wakil pemerintah pusat, gubernur, bupati, dan walikota se-Papua, ia angkat bicara soal beban berat yang memikul pundak Daerah Otonomi Baru (DOB), soal tanah, uang, kewenangan dan makna kehadiran negara di Bumi Cenderawasih.
Penyampaiannya bukan sekadar keluhan, melainkan teriakan nurani dari seorang pemimpin yang ingin negaranya hadir nyata, bukan sekadar nama di peta.
“Kami mau bangun Kantor Gubernur, bangun tempat kedudukan negara. Tapi jawaban dari pusat selalu sama: “Pemerintah daerah siapkan tanah dulu, baru kami bangun”. “Kami tanya jujur, kami dapat uang dari mana untuk beli dan siapkan tanah itu?” seru Elisa, membuat seisi ruang hening seketika.
Semua Minta Tanah, Daerah Terbeban Utang Rp42 Miliar
Elisa uraikan satu per satu beban yang menimpa Papua Barat Daya — dan hampir seluruh provinsi baru di tanah ini. Kodam minta tanah, Polda butuh lahan, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan, Bank Indonesia, instansi pusat mana pun yang masuk, semuanya minta tanah disiapkan pemerintah daerah. Padahal anggaran daerah sangat terbatas, hampir habis untuk operasional dan pelayanan dasar.
“Semua butuh tanah, semua serahkan tugas ke kami. Padahal uang kami terbatas. Sekarang saja, tanah yang kami pakai saat ini masih menyisakan utang pembayaran senilai Rp42 miliar yang belum lunas ke pemilik hak ulayat,” ungkapnya dengan mata berkaca.
Ia ingatkan kejadian nyata. Saat Wakil Presiden, Gibran berkunjung ke Sorong beberapa waktu lalu, rombongan sempat terhambat karena warga pemilik tanah menahan kendaraan negara, minta hak mereka dibayar lunas.
“Itu bukan soal warga nakal. Itu soal janji negara yang belum tuntas dibayar. Kehadiran kantor pemerintahan itu wibawa negara, simbol kedaulatan. Kalau sampai terhambat karena utang tanah, itu malu kita semua, itu malu negara,” tegasnya.
Elisa tidak diam saja. Ia secara tegas meminta buka ruang fleksibilitas anggaran! Berikan kewenangan dan dana cukup agar daerah bisa selesaikan masalah tanah ini. Kalau tidak ada solusi baru, katakanlah dari awal, jangan biarkan kami berjuang sendirian lalu terjebak utang.
“Kalau tidak di sini dibuka jalannya, kasih tahu kami: apa yang aman dan mendasar supaya kami bisa selesaikan. Kami mau negara tegak, kami mau kantor negara berdiri megah, tapi kami tidak bisa kalau tangan kami diikat dan kantong kami kosong,” katanya.
Revisi Aturan: SMA/SMK Harus Kembali ke Provinsi, Bupati Fokus SD-SMP
Masalah kedua yang disampaikan Elisa adalah pengalihan kewenangan pendidikan yang selama ini membuat pusing. Dulu aturan diubah, pengelolaan SMA dan SMK diserahkan ke kabupaten/kota, dengan alasan satu provinsi terlalu luas dan sulit dijangkau. Tapi kenyataan hari ini berbalik.
“Sekarang kami punya uang, tapi pengelolaan hanya lewat hibah-hibah saja. Hibah itu uang dikirim, tapi siapa yang bertanggung jawab memastikan sekolah berjalan baik? Siapa yang jamin kualitasnya? Tidak ada yang jelas,” kritiknya tajam.
Solusi yang ia tawarkan jelas, tegas, dan masuk akal: Kembalikan pengelolaan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi. Bupati dan Walikota fokus penuh urus SD sampai SMP — sampai tamat wajib belajar! Gubernur berperan menengahi, menyatukan, menjamin standar mutu merata.
“Ini cara gotong royong yang benar. Jangan saling curiga, jangan saling tuduh. Banyak isu di media muncul hanya karena aturan ini bikin bingung, bikin tidak jelas tanggung jawabnya. Kalau sudah dikembalikan ke provinsi, urusan pendidikan teratur rapi, semua tahu tanggung jawab masing-masing, tidak ada lagi saling lempar masalah,” paparnya meyakinkan.
“Dulu alasannya jangkauan jauh. Sekarang kami punya sarana, kami punya kemampuan, kami punya data. Kami bisa atur supaya SMA/SMK berjalan baik, merata kualitasnya, sama baiknya di Sorong maupun di daerah pedalaman,” tambahnya.
Kami Urus Semua Warga, Bukan Hanya Orang Asli Papua
Di akhir pembicaraannya yang menyentuh hati, Elisa luruskan satu pemahaman yang sering keliru:
“Satu hal yang harus jelas sekali. Kami yang memegang pemerintahan di tanah ini, kami tidak hanya mengurus Orang Asli Papua saja.”
Ia menegaskan, di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan seluruh wilayah Tanah Papua, tinggal beragam warga negara Indonesia — pendatang, perantau, yang lahir besar di sini, semua adalah saudara, semua berhak dilayani negara.
“Negara hadir untuk semua. Pemerintah kami ada untuk semua warga yang menetap, yang berjuang, yang membangun hidup di tanah ini. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan pelayanan. Kami pegang amanah negara: melayani seluruh rakyat Indonesia di tanah Papua, tanpa kecuali,” ucapnya tegas dan berwibawa.
Penyampaian Elisa Kambu berakhir dengan tepuk tangan panjang dan hangat. Bukan sekadar tepuk hormat, tapi tepuk setuju, tepuk pengakuan bahwa apa yang ia sampaikan adalah kebenaran yang sudah lama ditunggu suaranya.
Forum Timika 2026 mencatat. Beban tanah, kewenangan pendidikan, dan pelayanan adil untuk semua warga menjadi tiga tuntutan utama yang harus dijawab pemerintah pusat. Karena seperti kata Elisa: Papua bukan sekadar wilayah di peta, tapi rumah jutaan jiwa yang menunggu negara hadir nyata, adil, dan sejahtera. (tob/ka)
