“Kami hitung ulang, supaya uang rakyat tidak hilang percuma, yang kita lakukan adalah mengurangi volumenya sesuai kemampuan dana yang ada. Ini persoalannya.”
TIMIKA (21/5/26), NGK– Pertanyaan besar yang selama ini bergema di tengah masyarakat Mimika, “Mengapa pembangunan infrastruktur terasa lambat dan belum berjalan maksimal?”, akhirnya mendapat jawaban jujur dan lengkap langsung dari pemimpin daerahnya.
Di sela kesibukan melayani masyarakat, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyempatkan waktu berbicara dengan para wartawan dengan nada penuh tanggung jawab, membuka selubung tantangan berat yang sedang dihadapi pemerintahannya—tantangan yang ternyata tidak hanya bersifat lokal, melainkan dampak dari gejolak ekonomi yang dirasakan seluruh bangsa Indonesia.
Di hadapan awak media, Johannes Rettob berbicara sebagai pemimpin yang merasakan langsung beban keinginan rakyatnya. Ia mengawali penjelasannya dengan pesan khusus agar disampaikan kepada seluruh warga Mimika, agar tidak ada lagi kesalahpahaman.
“Tolong sampaikan kepada masyarakat. Orang banyak mengkritisi, kenapa sampai infrastruktur tidak jalan? Pembangunan infrastruktur. Ini itu mereka hanya sorotnya dari pembawaan infrastruktur saja. Kenapa ini pembangunan infrastruktur tidak jalan? Ada beberapa catatan penting, sehingga kita harus menjelaskan ini semua.”
Dengan tegas namun penuh pemahaman, Bupati Johannes mengungkapkan akar masalah utama yang menjadi tembok penghambat pembangunan di daerahnya: lonjakan harga barang dan biaya logistik yang sangat tinggi. Angka 22 persen bukan sekadar statistik baginya, melainkan realita pahit yang menggerus nilai anggaran yang sudah disusun susah payah.
“Yang pertama, harga-harga barang sekarang sampai seluruh Indonesia naik 22 persen. Ini 22 persen ya! Di tempat asalnya saja, misalnya di Surabaya, kita ambil materi di sana saja sudah naik 22 persen. Belum lagi kalau kita bawa ke sini, biaya transportasinya ikut naik. Coba lihat harga solar sekarang, bayangkan berapa nilainya? Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, melakukan peninjauan ulang tentang harga satuan. Ini satu-satunya jalan yang kita lakukan.”
Ia pun memaparkan betapa beratnya biaya hidup dan biaya operasional di tanah Papua, yang jauh berbeda dengan daerah lain. Perjuangan pemerintah daerah bukan hanya mengurus administrasi, tetapi juga berjuang melawan jarak dan biaya logistik yang melambung tinggi.
“Transportasinya mahal! Kita sekarang naik pesawat saja kamu bingung kan? Naik pesawat saja rasanya sudah sangat mahal, apalagi untuk mengangkut alat dan bahan. Jadi ini bukan saja masalah di Mimika saja, bukan. Ini seluruh Indonesia. Saya sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, sering sekali kami bicara dalam forum terkait hal ini. Rata-rata kepala daerah mengalami hal yang sama: beratnya beban biaya pembangunan.”
Johannes Rettob menegaskan, hingga detik ini, pemerintahnya tetap bekerja. Ia mengakui, kegiatan pelayanan dan belanja jasa sudah berjalan. Namun untuk pembangunan fisik jalan, jembatan, dan gedung, kondisi saat ini memaksanya untuk berhenti sejenak dan berhitung ulang—bukan karena malas, tapi demi menjaga keamanan uang rakyat agar tidak terbuang percuma.
“Kegiatan yang rata-rata kita belanja jasa itu sudah jalan. Tapi belanja infrastruktur hampir praktis belum jalan. Kenapa? Karena kita harus berhitung ulang di luar sana, melihat kondisi harga yang berubah drastis. Sudah pasti ini sangat berpengaruh pada proyek infrastruktur. Kalau harga berubah, dampaknya pasti ada. Sekarang saya tanya, kalau harganya mahal, kontraktor mau bekerja apa tidak?”
Ia memberikan gambaran nyata yang menyentuh logika dan hati nurani masyarakat, tentang bagaimana nilai uang pembangunan yang dulu cukup untuk satu kilometer jalan, kini nilainya menyusut drastis akibat inflasi. Di sinilah letak perjuangan terberatnya: harus memenuhi keinginan rakyat, namun terikat dengan keterbatasan anggaran dan kenaikan harga yang tidak bisa dikendalikan.
“Dulu kita punya anggaran untuk membangun volume 1 kilometer, biayanya sekian. Tapi sekarang dengan uang yang sama, nilainya tinggal sepuluh juta saja yang sampai ke tangan. Kalau kita paksakan dengan harga lama, mana ada kontraktor yang mau ambil? Tidak ada yang mau tandatangani kontrak kalau akan rugi. Makanya kami berhitung ulang. Supaya uang rakyat tidak hilang percuma, yang kita lakukan adalah mengurangi volumenya sesuai kemampuan dana yang ada. Ini persoalannya.”
Dengan nada yang sedikit bergetar namun tegas, Johannes meminta masyarakat untuk melihat perjuangan pemerintah dari sisi yang lebih manusiawi. Ia dan jajarannya tidak diam, tidak bermalas-malasan, melainkan sedang berpikir keras dan berjuang mencari celah agar pembangunan tetap bisa berjalan meski harus menyesuaikan diri.
“Jadi orang jangan bicara saja, jangan hanya menuntut. Kami sedang memikirkan hal-hal ini, kami sedang berjuang mencari solusi. Dan ini bukan kami saja yang alami, kabupaten-kabupaten lain pun sama. Kami terus berdiskusi, terus mencari jalan keluar. Saya tegaskan, kami tidak berhenti bekerja. Kami hanya berhati-hati, supaya apa yang kita bangun nanti berkualitas dan bermanfaat sampai bertahun-tahun lamanya. Kami berjuang agar Mimika tetap maju, meski jalan yang kami tempuh saat ini terasa berat dan berliku.”
Pernyataan Bupati Johannes Rettob ini menjadi bukti nyata bahwa di balik setiap rencana pembangunan, ada perjuangan besar para pemimpin daerah yang harus bertarung dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ia mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk sama-sama memahami situasi, berdoa, dan bersabar, meyakini bahwa di balik penundaan ini, tersimpan niat tulus pemerintah untuk menjaga amanah dan keuangan daerah demi kesejahteraan bersama di masa depan. (tob/ka)
