TIMIKA (23/9/26), NGK — Pemerintah Kabupaten Mimika memfokuskan alokasi anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penataan program non-fisik, penyelesaian kewajiban daerah, efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRK Mimika pada Selasa (23/9/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, Timika.
Pada kesempatan itu, Kemong menjelaskan, penyusunan RAPBD-P TA 2026 dilakukan berdasarkan dinamika kondisi ekonomi makro, penyesuaian kebijakan pusat dan provinsi, pergeseran belanja operasional, serta kebutuhan penyempurnaan program prioritas. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk mendukung program percepatan prioritas Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Secara garis besar, jelas Kemong, pendapatan daerah disesuaikan mengacu pada realisasi hingga pertengahan tahun serta potensi pendapatan transfer. Belanja diarahkan pada kegiatan prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta efisiensi belanja kepegawaian dan operasional. Sementara itu, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit serta kewajiban daerah yang telah direncanakan.
Nota Keuangan beserta Raperda Perubahan APBD TA 2026 ini merupakan hasil kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRK Mimika. Dokumen tersebut kini diserahkan untuk dibahas dan ditelaah lebih lanjut guna penetapan tepat waktu, demi kelancaran roda pemerintahan serta pelayanan masyarakat di wilayah kota, pegunungan, maupun pesisir.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau mengatakan pembukaan pembahasan APBD Perubahan menandai dimulainya tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah 2026.
Menurut dia, perubahan APBD bukan hanya soal menyesuaikan target pendapatan dan belanja dengan kondisi aktual. Anggaran juga harus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Tantangan pembangunan di wilayah kita, mulai dari pusat kota Timika hingga distrik-distrik, kampung-kampung pesisir maupun pegunungan, membutuhkan koordinasi yang erat, ketepatan sasaran anggaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah,” kata Primus.
Ia meminta pembahasan APBD Perubahan diarahkan pada kepentingan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta percepatan pelayanan dasar.
Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor yang disebut secara khusus oleh DPRK dalam pembahasan tersebut.
Primus mengatakan DPRK akan menggunakan forum pembahasan untuk memastikan program yang nantinya disahkan dalam APBD Perubahan 2026 tetap memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.
“Substansi perubahan APBD ini harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta percepatan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kemong mengapresiasi kerja sama dan kemitraan seluruh anggota DPRK Mimika, berharap persidangan berjalan lancar demi mewujudkan Mimika yang responsif, transparan, dan berdaya saing menuju Gerbang Emas.
Rapat paripurna dihadiri juga Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Forkopimda (tob/ka)
