JAKARTA (30/10/26), NGK — Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan satu prinsip teguh saat berhadapan dengan jajaran pejabat tinggi Kementerian Kelautan di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Tanah Papua dibangun oleh anak-anaknya sendiri. Bukan sekadar seruan, ia menyampaikan permohonan resmi agar pembangunan kampung nelayan di wilayahnya melibatkan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) secara langsung dan bermakna.
Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang membangun enam kampung nelayan di Nabire dan sembilan di Mimika. Rencana perluasan dari Kementerian Kelautan disambut baik, namun dengan satu syarat tak bisa ditawar.
“Kementerian akan menambah lagi pembangunan kampung nelayan. Tapi saya sampaikan, pembangunan itu harus melibatkan Orang Asli Papua,” ujar Geley usai pertemuan.
Ia tidak menutup pintu bagi pengusaha dari luar daerah. Namun, jika pemenang lelang berasal dari pusat, kewajiban berkolaborasi dengan pengusaha lokal harus berlaku. Subkontrak sebaiknya diserahkan kepada warga setempat — proyek di Nabire dikerjakan warga Nabire, di Mimika oleh warga Mimika. Tujuannya sederhana: agar dana yang turun dari pusat tidak kembali ke pusat sepenuhnya, melainkan berputar dan memberi manfaat bagi mereka yang tinggal di tanah ini.
“Jangan sampai dana dari pusat, lalu orang pusat juga kejar dana itu sampai ke daerah,” tegasnya.
Bagi Geley, hal ini bukan sekadar soal pembagian keuntungan, melainkan soal martabat dan kepemilikan. Orang Papua tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.
“Yang bisa membangun Tanah Papua adalah anak Papua sendiri. Jika bukan mereka, siapa lagi yang akan diberdayakan?” tanyanya. Kementerian Kelautan pun merespons sikap ini dengan baik.
Pertemuan itu tidak berhenti pada soal keterlibatan pelaku usaha. Geley juga mengajukan usulan konkret demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir maupun pedalaman. Di Nabire dan Mimika, dibutuhkan pembangunan cold storage atau tempat penyimpanan dingin yang besar — agar hasil tangkapan nelayan awet, nilai jual terjaga, dan peredaran uang terus mengalir di tengah masyarakat. Kementerian menyatakan usulan ini akan ditindaklanjuti pada tahun 2027.
Sementara itu, wilayah Paniai, Deiyai, dan Dogiyai yang kaya akan Danau Tigi dan Danau Tage diusulkan dibangun pelabuhan kecil serta tempat penampungan ikan, guna memanfaatkan potensi besar perikanan air tawar. Bukan ketinggalan, daerah pegunungan seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya diusulkan memiliki kolam seluas 1.000 meter persegi di tiap kampung, agar warga dapat membudidayakan ikan dan mengangkat taraf hidup secara mandiri. Semua usulan ini mendapat tanggapan positif dari pihak kementerian.
Geley menegaskan, langkah yang diambil ini adalah amanah dari Gubernur Nawipa. Audiensi ke kementerian bukan sekadar meminta bantuan, melainkan menjembatani program pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat; kesinambungan dan kolaborasi adalah kunci agar cita-cita Presiden dan Wakil Presiden dapat terwujud hingga ke pelosok kampung.
“Apa yang kami sampaikan sebagian sudah kami kerjakan. Tinggal menunggu realisasi pada 2027,” ucapnya dengan keyakinan.
Di meja perencanaan, peta pembangunan Papua Tengah mulai tergambar jelas. Di balik rencana bangunan dan pelabuhan, ada satu hal yang paling kokoh: keinginan agar warga Papua bukan sekadar menikmati hasil pembangunan, melainkan menjadi pelaku utamanya. (krist)
