JAYAPURA (11/11/26), NGK – Persidangan sengketa terkait penetapan calon Wakil Bupati Nduga kembali digelar pada Rabu (11/11/2026) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Agenda persidangan kali ini menghadirkan keterangan ahli hukum tata negara, Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H.
Dalam kesaksiannya, Anton menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga yang menjadi objek sengketa belum bersifat final, sehingga perlu dipertimbangkan secara mendalam dari aspek hukum tata usaha negara.
Anton, yang dihadirkan sebagai ahli oleh pihak tergugat intervensi—yakni calon Wakil Bupati Nduga terpilih, Paulus Ubruangge—menjelaskan bahwa keputusan DPRK merupakan produk dari lembaga legislatif. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
Ia menguraikan bahwa keputusan DPRK merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Nduga. Proses politik dan administrasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Keputusan DPRD itu belum bersifat final. Keputusan finalnya berada pada Menteri Dalam Negeri,” jelas Anton di hadapan majelis hakim.
Anton menerangkan, apabila pihak penggugat hendak mempersoalkan keputusan Mendagri, mekanisme pengujiannya berada di bawah kewenangan PTUN Jakarta dengan menguji aspek kewenangan, prosedur, hingga substansi keputusan tersebut.
Di akhir keterangannya, Anton berharap proses legal yang tengah berjalan tidak memicu gejolak sosial maupun politik di Kabupaten Nduga. Kepastian hukum ini dinilai penting agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat Nduga dapat terus berjalan optimal.
“Harapan kita, proses ini segera selesai dan keputusannya dapat diterima semua pihak, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Nduga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum Paulus Ubruangge, Christian G. Pioh, S.H., M.H., C.L.A., menyatakan bahwa keterangan ahli tata negara tersebut semakin memperkuat posisi hukum kliennya. Menurutnya, gugatan yang diajukan pihak penggugat masih terlalu dini atau prematur.
Christian menegaskan, objek sengketa yang seharusnya dipersoalkan adalah keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan keputusan DPRK Nduga.
“Pendapat ahli sangat jelas bahwa gugatan ini masih terlalu prematur. Karena itu, kami berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dalam mengambil putusan,” pungkas Christian. (nesta)
