Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 Mimika Dipersembahkan: Pemerintah mengakui adanya tantangan pada belanja modal infrastruktur yang akan segera diperbaiki lewat percepatan pengadaan dan penguatan pengawasan.
TIMIKA (28/7/26), NGK – Ruang sidang Gedung DPRK Mimika berwibawa dipenuhi tamu undangan pada Selasa (28/7/ 2026) saat Rapat Paripurna I Masa Sidang II digelar secara megah dan bersejarah.
Forum konstitusional ini menjadi wadah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna ini diawali dengan sambutan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, yang menegaskan bahwa kedua dokumen yang akan dibahas ini adalah instrumen krusial akuntabilitas publik. “Evaluasi ini bukan mencari kekurangan, melainkan upaya kolektif memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh warga Mimika,” ujar Primus Natikapereyau.
Selanjutnya, pidato Bupati Mimika, Johannes Rettob disampaikan Wakil Bupati Emanuel Kemong di hadapan pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran pemerintahan, tokoh adat, agama, serta insan pers. “Ini bukan sekadar penuhi amanat undang-undang, melainkan panggung sakral pertanggungjawaban kami kepada rakyat melalui Dewan sebagai mitra setia pembangunan,” tegas Kemong.
Meski tahun 2025 penuh dinamika akibat transisi kepemimpinan dan penyesuaian regulasi, sinergi seluruh elemen menjaga roda pemerintahan tetap stabil. Berbekal landasan hukum yang berlaku, seluruh kebijakan diarahkan mewujudkan visi agung Mimika menuju Gerbang Emas yang berdaya saing.
Capaian paling menggetarkan tercatat pada pengelolaan keuangan: realisasi pendapatan daerah melesat dahsyat mencapai Rp6.041.392.322.470,41 atau 98,23 persen dari target. Bahkan Pendapatan Asli Daerah melampaui sasaran hingga 115,89 persen berkat optimalisasi pajak dan tata kelola yang makin tajam. Belanja daerah terealisasi Rp5.588.475.025.325,53 atau 82,14 persen, diprioritaskan bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
Beragam prestasi gemilang pun diraih. Mulai dari penghargaan Standar Pelayanan Minimal pendidikan terpenuhi melampaui target, Kepuasan Layanan Kesehatan Tinggi, serta Akses Air Bersih dan Pembinaan UMKM kian berkembang.
Kemong mengatakan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus tetap fokus pemenuhan hak dasar Orang Asli Papua, sementara reformasi birokrasi dan konsep Smart City membawa Mimika meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI hingga Innovative Government Award.
Di tengah keberhasilan itu, pemerintah mengakui adanya tantangan pada belanja modal infrastruktur yang akan segera diperbaiki lewat percepatan pengadaan dan penguatan pengawasan.
“Kemajuan Mimika adalah milik kita semua. Mari kita rajut sinergi kian erat menuju daerah yang makmur dan berkeadilan,” ajak Kemong. (tob/ka)
