JAYAPURA (4/8/26), NGK – Hujan rintik membasahi baju mereka sejak pukul tujuh pagi Selasa itu (4/8/2026). Namun tak satu pun dari puluhan orang tua dan wali murid SD Inpres Harapan, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura yang beranjak pergi.
Di hadapan bangunan sekolah yang seharusnya bergema tawa anak-anak itu, mereka berdiri teguh memegang spanduk bertuliskan harapan sekaligus tuntutan yang tak lagi bisa ditunda: “Kembalikan Hak Belajar Anak-Anak Kami.”
Sudah sekitar empat bulan proses belajar mengajar di sekolah ini terhenti total. Sengketa lahan yang tak kunjung usai menjadi tembok penghalang besar bagi masa depan ratusan siswa yang seharusnya sibuk mencatat, membaca, dan berdiskusi di dalam kelas. Jalan raya di depan sekolah pun tak luput menjadi saksi bisu kekhawatiran mereka. Sebagian ruas jalan diblokade bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebagai bentuk protes damai yang penuh keprihatinan.
Di sela-sela guyuran air hujan, poster-poster yang mereka pegang berbicara lebih dari sekadar kata-kata yang tertulis di atasnya. Ada yang bertuliskan “Anak-anak Bukan Korban Perselisihan Orang Dewasa”. Ada pula yang memohon agar pemerintah segera turun tangan mencari jalan keluar yang adil. Setiap lembar kertas yang tertancap pada tiang kayu membawa cerita kekhawatiran setiap orang tua. Bagaimana anak-anak mereka akan mengejar cita-cita jika ruang belajar saja tak bisa mereka tempati?
Mereka bukan sedang menuntut keuntungan pribadi. Mereka hanya ingin satu hal sederhana namun mendasar. Hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak kembali terpenuhi. Hujan mungkin bisa membasahi tubuh mereka, namun tak mampu meredam tekad para orang tua yang rela berdiri berjam-jam demi masa depan putra-putri mereka.
Saat matahari mulai beringsut naik, harapan tetap menyala di mata mereka. Bahwa sengketa lahan ini akan segera menemukan titik temu, sehingga pintu kelas SD Inpres Harapan bisa kembali terbuka lebar, dan suara riuh anak-anak yang sedang belajar kembali mengisi ruang yang sempat sunyi.
Menanggapi aksi demo itu, Bupati Jayapura, Yunus Wonda memberikan penjelasan kepada Para Pendemo (org tua wali), bahwa Rabu (5/8/2026) pukul 10.00 WP, di Kantor Bupati, ada pertemuan dengan Pemilik Hak Ulayat. “OPD terkait, seperti Asisten 1, Kadis DP2KP, Kadis Pendidikan, Kadistrik Sentani Timur harus hadir dalam pertemuan ini,” ungkap Bupati melalui Humas Kabupaten Jayapura, Michael Yewi melalui grup whatapp Humas Kabupaten Jayapura, Selasa (4/8/2026)
Setelah itu, aktivitas jalan yang dipalang normal kembali.(Andika W)
