Komunitas Analisis Papua Strategis Minta Menteri Perhubungan Segera Membatalkan Pemidahan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura
JAYAPURA, NGK – Provinsi Papua sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut serta responsive, atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua, seperti Willem Thobias Fofid Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura.
Walau begitu, Kementeri Perhubungan RI akan memindahkan Willem Thobias Fofid ke Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian Perhubungan di Mamuju, Sulawesi Barat.
Untuk itu, pada 3 Januari 2023, Komunitas Analisis Papua Strategis menggelar konferensi pers di IFGF Kotaraja, Jayapura untuk memberikan respon terhadap rencana pemindahan Willem Thobias Fofid.
Konferensi pers ini dihadiri Ketua dan Founder Analisis Papua Strategis, Laus Deo Rumayom dan didampingi Ketua Lempeng Papua, Pdt. Catto Mauri, dan Direktur Riset APS/Akademisi UNCEN Dr. Richard Patty.
Dari konferensi pers ini, lalu Komunitas Analisis Papua Strategis mengeluarkan keretangan pers yang diterima Portal Berita, www.Newguineakurir.com pada 5 Januari 2023. Dalam keterangan pers itu dijelaskan, bahwa sejak 20 Desember 2022, Komunitas Analisis Papua Strategis yang merupakan Komunitas Profesional Putra Putri Papua dan Mitra Kerja Pemerintah yang konsisrten mengawal otonomi khusus Papua dan Percepatan Pembangunan telah mendengar tentang kepindahan Willem Thobias Fofid.
Dalam keterngan pers itu dijelaskan, bahwa berdasarkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut serta responsif, atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua, maka Komunitas Analisis Papua Strategis melakukan rapat kordinasi Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua dalam rangka memberikan respon terhadap informasi mutasi ini.
Menurut keterangan pers itu disebutkan, dasar pertimbangan dari Komunitas Analisis Papua Strategis yang menjadi dasar permohonan penundaan mutasi kepada Bapak Menteri Perhubungan RI, sebagai berikut:
Pertama, peranan Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya di Papua dalam mengawal Rencana Induk Pembangunan Papua/RIPP di sektor kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut.
Kedua, peranan Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memediasi penyelesaian konflik Pembangunan Pelabuhan Depapre yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Ketiga, Willem Thobias Fofid adalah Putra Terbaik Papua yang menjadi kebanggaan Masyarakat Papua saat ini di lingkungan KSOP Jayapura dan Kementerian Perhubungan yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi di berbagai komunitas Papua (Tokoh Agama, Masyarakat Adat, Pelaku Usaha dan Milenial Papua) dan Perguruan Tinggi di Tanah Papua tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap suksesi Tol Laut dan Konektivitas di Tanah Papua.
Keempat, mempertimbangkan hadirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) Pemekaran tiga Provinsi Baru di Papua dan saat ini Papua telah menjadi empat Provinsi (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah) dan masih terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut yang responsif atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua.
“Kami memandang bahwa kepindahan Sdr. Willem Thobias Fofid tidak sesuai dengan kebutuhan SDM yang mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut yang sangat dibutuhkan di Papua. Untuk itu, Kami merekomendasikan dan meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI segera membatalkan kepindahan dan menunjuk Sdr. Willem Thobias Fofid sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura,” ungkap Ketua dan Founder Analisis Papua Strategis, Laus Deo Rumayom dalam keterangan persnya. (Krist A)
