Keuntungan Freeport, atau migas di Papua Barat, harusnya menjadi wewenang penuh provinsi penghasil
TIMIKA (15/5/26), NGK – Di ruang pertemuan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/ 2026) di Hotel Horison Diana, Timika, suasana hangat namun juga ada kegelisahan mendalam.
Selama dua hari, para pemimpin tertinggi enam provinsi se-Tanah Papua berkumpul, bukan sekadar berbagi laporan, tapi melontarkan pesan yang tajam, jujur dan menyentuh hati: Otonomi Khusus belum gagal, tapi cara pengelolaannya harus diubah total.
Di sini, di tengah kota pertambangan yang menjadi simbol kekayaan tanah ini, Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, dan Gubernur Papua, Matius D. Fakiri, menyampaikan apa yang dirasakan langsung oleh rakyatnya—antara janji besar dan kenyataan yang pahit.
“Angka Berbicara Sendiri: Dana Dipotong, Tapi Beban Bertambah”
Bagi Meki Nawipa, sang gubernur yang teguh dalam prinsip fleksibel dalam cara, berbicara tidak berputar panjang. Ia langsung meletakkan data di meja, data yang jarang terdengar jelas ke publik. “Di media disebutkan ratusan triliun, tapi faktanya jauh berbeda,” ujarnya dengan nada tegas. Menurut catatan yang ia paparkan, alokasi Dana Otsus terus mengalami penurunan drastis di hampir seluruh wilayah Papua:
- Papua Tengah: turun dari Rp388 miliar (2024) menjadi Rp567 miliar? Tidak, justru penurunan tajam terjadi: dari angka tinggi ke hanya Rp17 miliar pada rentang 2014–2025, lalu merosot lagi ke Rp391 miliar di 2025–2026.
- Papua Barat: dari Rp299 miliar (2024–2025) tinggal Rp176 miliar (2025–2026)
- Papua Pegunungan: dari Rp255 miliar menjadi Rp366 miliar, namun tetap jauh dari kebutuhan nyata
- Bahkan wilayah seperti Papua Selatan dan Papua Barat Daya pun mengalami penurunan serupa.
“Ini seperti kita sudah jatuh, baru diberi tangga tapi kakinya diikat. Tidak bisa bergerak,” ungkap Nawipa, menggambarkan nasib pembangunan di pedalaman. Ia menegaskan: Undang-Undang Otsus adalah hukum wajib, bukan sekadar aturan yang bisa diubah sesuka hati—tapi kenyataannya, pengalihan dana sering terlambat, baru masuk ke daerah pada bulan Agustus atau September, padahal tahun anggaran hampir habis. “Kami disuruh kerja cepat-cepat, tapi kalau terburu-buru, takut hukum. Kalau lambat, dibilang gagal. Posisi kami terjepit,” tambahnya.
Yang paling menyakitkan, lanjut Nawipa: dari dana yang ada, sebagian besar habis hanya untuk membangun kantor pemerintahan baru—Kantor Gubernur, Kantor DPRP, Kantor MRP—karena pemekaran wilayah tidak dibarengi dengan penambahan anggaran. “APBN hanya bangun gedung kantor, sisanya kami harus cari sendiri. Padahal di pegunungan, satu-satunya akses adalah pesawat. Di pesisir, hadapi ombak dan badai. Biaya hidup dan pembangunan di sini berkali lipat lebih mahal dibanding Jawa,” katanya.
Ia pun mematahkan anggapan umum bahwa ‘Otsus gagal’.
“Kalau daerah seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan—yang penduduk aslinya mencapai 90–95%—belum maju, jangan bilang Otsus gagal. Itu karena aturan dan aliran dananya yang belum pas. Universitas hanya ada di pesisir; Wamena, Nduga, tempat-tempat di tengah hutan belum ada. Bagaimana mau maju kalau akses ilmu saja belum sampai?” serunya.
Nawipa mengusulkan perubahan mendasar: atur ulang penggunaan sisa anggaran (SILPA). Selama ini dana itu hanya boleh dipakai untuk pendidikan, padahal rakyat butuh jalan, air bersih, kesehatan. “Beri kami fleksibilitas—misal 20–30 persen bisa dialihkan ke kebutuhan lain, atau diserahkan ke lembaga lokal seperti gereja dan masjid yang lebih paham kondisi lapangan. Standar Jawa tidak bisa dipakai di sini: di sana satu sekolah butuh 3.000 siswa, di sini ada yang hanya 50 atau 100 anak, tapi tetap butuh layanan sama baiknya,” jelasnya.
Terakhir, ia mengangkat soal kekayaan alam: “Keuntungan Freeport, migas, tambang—harusnya menjadi wewenang penuh provinsi penghasil. Hasil kekayaan tanah kami harus kembali untuk membangun tanah kami sendiri. Itu hak kami yang tertulis di undang-undang.”
“Jangan Hanya Janji, Kami Butuh Kekuasaan dan Kepastian”
Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakiri, berbicara lebih pendek tapi menyayat hati. Sebagai mantan Kapolda Papua yang paham betul medan dan hati rakyat, ia langsung ke pokok persoalan: pemekaran wilayah dilakukan, tapi aturan dan anggarannya tidak diikat kuat dalam undang-undang.
“Kami dipisah-pisah jadi banyak provinsi, tapi tidak diberi bekal cukup. Akibatnya kami lemas, tidak mampu bangkit,” ujarnya lantang. Ia meminta pemerintah pusat segera merevisi aturan, agar Dana Otsus masuk langsung ke APBN daerah, bukan lagi lewat mekanisme transfer yang bisa ditahan, dipotong, atau diubah-ubah.
“Serahkan dananya ke kami, biar kami yang atur. Kalau negara terjadi apa-apa, daerah tetap aman dan siap. Jangan masukkan dulu ke Kementerian Keuangan baru disalurkan—itulah sumber keterlambatan dan pemotongan,” tegas Fakiri. Ia mengingatkan, sekarang sudah bulan Mei, tahun berjalan hampir setengah, tapi dana belum turun. “Jangan sampai kami pulang dari sini hanya bawa janji. Kami butuh tanggal pasti kapan uang itu sampai ke tangan kami.”
Ia juga menyoroti satu hal yang sering diabaikan: kepercayaan. “Selama ini program pembangunan banyak dirancang dan dikerjakan orang dari luar Papua. Hasilnya tidak terasa, tidak menyentuh hati rakyat. Berikan kami kepercayaan—kami gubernur, bupati, kepala daerah—kami yang tahu persis apa yang dibutuhkan orang di pedalaman, di pulau-pulau kecil, di perbatasan. Cara Jakarta tidak selalu cocok di sini,” katanya.
Fakiri pun mengajak semua pihak untuk tetap bersatu meski sudah terbagi jadi enam provinsi. “Berapa pun nama wilayahnya, kami tetap satu Tanah Papua. Suara kami harus satu. Kami minta juga wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah ditambah—jangan cuma tiga orang, tapi lima atau enam—agar suara kami lebih kuat didengar di Jakarta.”
Di akhir pembicaraannya, ia mengingatkan: “Rakyat kami di hutan, di pantai, di gunung, sangat butuh sentuhan nyata. Jangan salahkan mereka kalau berpikir lain, kalau merasa terasing. Kami ada di garis depan, kami yang menanggung harapan dan kekecewaan mereka. Tolong, dengarkan kami.”
Pesan Penting dari Timika: Ubah Cara, Bukan Hanya Angka
Pertemuan dua hari ini bukan sekadar diskusi rutin. Di Timika, para pemimpin Papua menyampaikan pesan paling jujur: Uang ada, aturan ada, tapi cara pengelolaannya salah. Otonomi Khusus bukan gagal, tapi belum diberi ruang bekerja sebagaimana mestinya.
Kini, mata seluruh rakyat Papua tertuju ke Jakarta: apakah suara-suara ini hanya jadi catatan rapat, atau akan diubah menjadi kebijakan nyata? Seperti kata Meki Nawipa di akhir pembicaraannya: “Membangun Papua tidak bisa dengan cara biasa. Harus berani ubah aturan, berani percayakan kami, dan berani memastikan bahwa kekayaan tanah ini kembali untuk kesejahteraan anak-anaknya.”
Karena di balik setiap angka, setiap persentase pemotongan, dan setiap aturan yang kaku, ada jutaan nyawa yang menunggu perubahan. Perubahan yang bukan sekadar dibicarakan, tapi benar-benar dirasakan. (tob/ka)
