Di Balik Kertas Indah Pembangunan Papua, Rakyat Pegunungan Tidur di Tenda, Menangis di Tanah Sendiri
TIMIKA (16/5/26), NGK — Di ruangan berudara sejuk di Hotel Horison Diana,Timika pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa ( 12/5 2026) lalu, perwakilan menteri, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRP, MRP, hingga mitra pembangunan duduk semeja dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua. Di forum itu, deretan kata-kata indah terlantun.
Percepatan kemajuan, pelayanan prima, visi besar Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif. Semuanya tampak sempurna di atas kertas. Namun, di tengah peserta yang duduk rapi dan berpenampilan bersih, satu suara meledak dengan ketegangan yang nyaris membuat suasana ruangan hening — suara yang membawa cerita nyata dari bukit-bukit terpencil, tempat ribuan warga Papua bertahan hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni berbicara bukan lagi sebagai pejabat pemerintahan, melainkan sebagai wakil rakyat yang setiap hari melihat langsung tetesan air mata dan keringat saudara-saudaranya. Ucapannya keras, tajam, namun sarat keprihatinan, membelah suasana rapat yang penuh janji manis itu.
“Kita bicara rencana bagus, program mulia di sini. Tapi coba lihat kenyataan di lapangan: dari Pegunungan Bintang sampai ke Maybrat, rakyat kita hidup sangat menderita. Di Kabupaten Puncak, begitu juga di Intan Jaya, Yalimo, Nduga, Tambrauw, dan daerah pegunungan lainnya, pemerintahan berjalan di tempat, pelayanan macet total, pembangunan tak kunjung tiba. Semua gara-gara satu hal: keamanan yang belum menentu.” seru Neno, suaranya bergetar menahan emosi.
Ia menunjuk kenyataan paling pedih yang sering kali luput dari laporan resmi. Ribuan warga terpaksa mengungsi dan tidur di bawah tenda-tenda darurat. Bukan sehari atau seminggu, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun, mereka hidup terbuka, terkena angin dingin dan hujan lebat khas pegunungan.
“Kita duduk di sini sejuk, aman, makan enak. Tapi rakyat kami hari ini tidur di atas alas seadanya, di bawah terpal yang bolong-bolong. Mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat berlindung. Ini kenyataan pahit yang tidak boleh kita tutupi lagi. Mereka menangis di tanah kelahirannya sendiri,” ujarnya dengan nada yang menusuk hati setiap pendengar.
Data yang dibeberkannya pun mengerikan, seolah memukul keras keyakinan bahwa pembangunan sudah merata. Berdasarkan catatan Doktor Agus Sumule, ada 600.000 anak di seluruh Tanah Papua yang putus sekolah dan tidak bisa menikmati hak pendidikan. Angka itu, kata Neno, belum memasukkan daerah-daerah konflik seperti Puncak, Intan Jaya, dan Nduga. Jika dihitung lengkap, jumlah anak yang kehilangan masa depan karena ketidakmampuan bersekolah bisa melonjak hingga 800.000 jiwa — dan jumlah itu terus bertambah setiap harinya. Belum lagi bicara soal kesehatan yang nyaris tiada, di mana obat dan tenaga medis sulit ditemukan, membuat sakit ringan pun bisa berujung maut.
Lebih dari 25 tahun Otonomi Khusus (Otsus) berjalan di Tanah Papua, namun kesejahteraan yang dijanjikan terasa masih sangat jauh bagi warga pegunungan. Neno mengingatkan dengan tegas, Otsus bukanlah hadiah cuma-cuma dari negara, melainkan bentuk tanggung jawab sejarah atas keinginan mendasar orang Papua untuk Merdeka dan hidup layak serta damai.
“Otsus lahir karena ada perjuangan, ada darah dan air mata. Tapi setelah seperempat abad lebih berlalu, masih banyak saudara kita yang berdarah-darah, lari ke hutan, kehilangan hak hidupnya. Apa artinya otonomi kalau rakyatnya masih menderita begini? Ini dosa besar jika kita diam saja,” tegasnya.
Penderitaan itu makin lengkap dengan harga hidup dan biaya pembangunan yang melambung tak masuk akal. Neno membeberkan fakta yang membuat ruangan hening seketika, Satu sak semen biasa di Puncak hari ini harganya mencapai Rp2,8 juta rupiah — sama dengan gaji bulanan seorang pejabat di kota besar. Belum lagi biaya angkutan: membawa satu mobil dari Timika ke Puncak butuh biaya Rp600 juta rupiah, setara harga kendaraan itu sendiri.
“Anggaran daerah kita terbatas. Uang yang ada habis untuk menjaga keamanan dan menolong pengungsi. Bagaimana mungkin kita bangun sekolah, puskesmas, atau jalan jembatan kalau bahannya saja tak terjangkau? Penderitaan kita berlipat ganda. Aman tak ada, biaya selangit, masa depan anak-anak kita terancam,” ungkapnya dengan nada putus asa namun tetap berharap.
Ia sadar betul, urusan keamanan adalah wewenang pemerintah pusat, bukan daerah. Tapi Neno meminta semua pihak yang hadir — termasuk Ketua Komite Eksekutif dan perwakilan BP3OKP yang bertugas mempercepat pembangunan lewat Otsus — untuk menjadi suara rakyat yang terpinggirkan ini. Ia bahkan meminta Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah melaporkan langsung ke Gubernur: jangan bicara kemajuan kalau nyawa dan keselamatan rakyat belum dijamin.
“Memang ada daerah yang aman dan maju, seperti Nabire, Timika, Merauke, atau Sorong. Tapi keadilan harus sampai ke seluruh anak Papua, baik yang tinggal di pinggir pantai maupun di puncak bukit. Jangan buat sistem dan program yang hanya cocok untuk kota, tapi lupa kami yang sulit sinyal, sulit jalan, sulit segala hal,” serunya.
Neno mengingatkan soal 12 poin kesepakatan para bupati, dan ia menambahkan satu poin ke-13 yang menurutnya paling utama, yaitu penanganan keamanan secara tuntas sebagai syarat mutlak pembangunan. Pesannya tak terbantahkan. Hentikan dulu pembicaraan soal pendidikan atau kesehatan, selesaikan dulu masalah keamanan.
“Tolong sampaikan sampai ke Menteri Dalam Negeri, sampai ke Presiden: selesaikan keamanan kami dulu. Kalau rakyat sudah aman, sudah bisa tidur tenang di rumahnya sendiri, percayalah, pembangunan akan datang sendiri mengikuti jejak kedamaian itu. Di Puncak hari ini, sekolah tutup, puskesmas kosong, karena tidak ada rasa aman,” katanya keras.
Di akhir pernyataannya, Neno sedikit melembutkan nada bicaranya, namun pesannya tetap berat. Ia meminta maaf jika ada kata yang kasar atau menyakitkan hati. “Saya bicara keras begini bukan karena sombong, tapi karena saya membawa suara rakyat yang suaranya tak didengar. Kami yang berdasi ini hanya perantara. Tapi mereka yang tidur di tenda, yang anaknya tidak bersekolah, yang sakit tak berobat — merekalah pemilik hak atas tanah ini. Jangan biarkan orang Papua terus berdarah dan menangis di atas tanahnya sendiri. Kami ingin hidup, kami ingin bahagia seperti saudara kami di tempat lain,” pungkasnya.
Pernyataan Neno Tabuni menjadi tamparan keras sekaligus doa tulus: di balik rencana besar dan angka statistik pembangunan, ada manusia-manusia yang menunggu keadilan. Bahwa kemajuan Papua baru nyata ketika setiap anak bangsa di tanah ini bisa tidur nyenyak, tersenyum, dan menggapai masa depan tanpa rasa takut. (tob/ka)
