Ada pegawai, bahkan pejabat, yang ketahuan minum-minuman keras dan mabuk di lingkungan kantor, termasuk di kawasan pusat pemerintahan.
TIMIKA (8/6/26), NGK — Di bawah terik pagi di Lapangan Upacara Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Aparatur Sipil Negara (ASN) berdiri rapi dalam Apel Gabungan Senin (8/6/2026) pagi. Suara tegas Bupati Mimika, Johannes Rettob, menggema, membawa pesan yang sekaligus merupakan laporan, teguran, dan seruan perubahan demi kemajuan daerah di tengah beratnya tantangan ekonomi saat ini.
Memasuki bulan Juni, pertengahan tahun 2026, Rettob membuka arahannya dengan menyoroti kinerja keuangan daerah. Ia mencatat belanja rutin sudah berjalan cukup baik dan mencapai 50 persen realisasi, namun ia menekankan agar pekerjaan ini diselesaikan lebih cepat. Namun, catatan merah ada pada belanja modal.
“Kita masih jauh sekali dari target yang harus dicapai. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melakukan pendelegasian wewenang, masih saling menunggu, mengeluh kekurangan tenaga dan belum memulai langkah nyata. Kepada seluruh Pimpinan OPD dan jajarannya, ia memberi perintah jelas: Minggu ini harus sudah banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan, kita kerja gas pol,” ujarnya tegas.
Masalah tak berhenti di sana. Banyak proses penunjukan langsung juga terhambat. Rettob memahami adanya kenaikan harga barang yang mencapai 25 hingga 30 persen, dampak dari gejolak ekonomi nasional maupun global akibat konflik di Timur Tengah. Harga bahan bakar melonjak tajam — solar tembus di atas Rp6.000 dan berpotensi menyentuh angka Rp30.000 per liter, nilai tukar dolar AS menyentuh hampir Rp20.000.
Kondisi ini memberatkan semua pihak, bukan hanya di Mimika, tapi seluruh Indonesia. “Kita tidak baik-baik saja,” akui Rettob. Namun ia mengingatkan, alasan ini tak boleh jadi alasan berhenti bekerja. “Kita jangan khawatir, kita gas saja, kita tetap jalankan tugas pelayanan ke masyarakat,” serunya.
Satu kabar membanggakan disampaikan Rettob. Hasil pemeriksaan BPK dan BPKP kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya bagi Kabupaten Mimika. Ini prestasi luar biasa, tapi ia mengingatkan agar tak terlena. “Masih banyak hal yang harus dibenahi,” tegasnya.
Hari itu juga ia menandatangani surat perintah tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Masalah administrasi yang muncul hanya karena ketidaktahuan harus diperbaiki. Sementara temuan keuangan wajib diselesaikan dalam 60 hari, termasuk yang melibatkan pihak ketiga, namun Rettob menegaskan kesalahan utama ada pada aparat yang kurang melakukan pengawasan. “Kita harus ubah pola pikir. Pemerintah yang harus mengatur, jangan sampai kita diatur-atur pihak ketiga,” ucapnya.
Disiplin kerja menjadi bahasan paling tajam. Rettob mendapat banyak laporan, baik dari masyarakat maupun sesama pegawai, tentang perilaku tak terpuji. Ada pegawai yang jarang masuk kerja tapi menuntut tunjangan kinerja dan uang makan dibayar penuh.
“Ngamuk kalau tidak dibayar, tapi malas kerja. Tidak boleh begitu, masuk dan absenlah dengan benar,” tegurnya. Khusus untuk tenaga kesehatan, aturan ketat diberlakukan: petugas yang selesai bertugas di pedalaman dan kembali ke Timika wajib masuk dinas dan mengikuti apel pagi, bukan bebas bergerak seenaknya namun tetap menerima hak penuh.
Yang paling menyayat hati Bupati adalah laporan adanya pegawai, bahkan pejabat, yang ketahuan minum-minuman keras dan mabuk di lingkungan kantor, termasuk di kawasan pusat pemerintahan.
Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan merusak nama baik pemerintah. Banyak pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang bebas berkomentar, membuat siaran langsung, atau memposting dokumen dinas seperti SP2D dan SPM di media sosial pada jam kerja. Ada pula yang mengumbar masalah internal kantor ke publik hingga menimbulkan persepsi buruk.
“Bagaimana nasib Mimika kalau pegawai negeri masih begini?” tanyanya lantang. Bersama wakil bupati dan tim pengawasan, ia berjanji melakukan sidak setiap hari. Tak ada ampun: pejabat yang terlibat akan dicopot dari jabatannya. “Saya sudah punya daftar nama, saya beri waktu berubah. Kalau tidak, tindakan tegas akan diambil,” ancamnya.
Isu media sosial juga mendapat sorotan tajam. Banyak pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang bebas berkomentar, membuat siaran langsung, atau memposting dokumen dinas seperti SP2D dan SPM di media sosial pada jam kerja. Ada pula yang mengumbar masalah internal kantor ke publik hingga menimbulkan persepsi buruk.
Bupati Rettob menyoroti satu kasus khusus di Dinas Pertanahan dan Pemukiman, di mana seorang pegawai berbicara seolah bukan abdi negara. “P3K bisa saya berhentikan kapan saja. Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan merusak nama baik pemerintah,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pengelola grup WhatsApp dinas agar bertanggung jawab, jangan sampai ruang komunikasi berubah jadi sarana penyebar isu yang memecah belah persatuan bangsa.
“Teknologi makin maju, tapi mental kita makin hancur,” keluh Johannes Rettob. Ia juga mengingatkan kembali jati diri ASN: bekerja, melayani, dan mengabdi. Masalah kantor selesaikan di kantor, jangan diumbar ke publik.
Menjelang akhir arahannya, Bupati Rettob menyentuh masalah tata ruang dan ketertiban umum. Ia kecewa maraknya bangunan liar yang mendesak jalan utama, bahkan menutup pagar sekolah seperti di depan SMP Negeri 2. Begitu ada pembangunan baru yang melanggar aturan, harus langsung ditindak dan dibongkar. Aturan perizinan jelas menyebutkan bangunan wajib punya lahan parkir, namun kenyataannya banyak diabaikan. Ia memberi contoh nyata: jalan di sekitar kediamannya di Jalan Hasanudin kini tak bisa dilewati karena penuh bangunan dan kendaraan.
Masalah antrean BBM juga menjadi sorotan tajam. Di depan SPBU, kendaraan berbaris hingga ke trotoar, ada yang menginap dari malam. Rettob curiga ada praktik penimbunan, padahal stok BBM aman hingga sebulan ke depan. Ia memerintahkan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait segera melakukan penertiban dan penyapuan. “Masa bupati yang harus turun marah-marah di SPBU? Tugas kalian menjaga ketertiban, kerjakan!” ujarnya.
Sebagai penutup, dengan nada yang lebih lembut namun penuh harapan, Rettob mengingatkan kembali bahwa seluruh teguran itu bukan tanpa alasan. “Ini demi kita semua, demi harga diri aparatur sipil negara di mata masyarakat,” ucapnya sembari mengeluh sedikit karena kaki mulai terasa pegal berdiri berbicara hampir dua jam lamanya.
Pesan terakhirnya singkat, padat, dan menjadi amanah bagi seluruh ASN Mimika hari itu juga: “Mulai hari ini kita berubah. Berubah sikap, berubah perilaku, berubah cara kerja. Kita ada untuk melayani masyarakat Mimika.”
Apel pagi itu bubar, namun pesan perubahan itu kini tertanam dan menanti pembuktian nyata di setiap dinas, di setiap jalan, dan di setiap pelayanan yang diberikan pemerintah Mimika. (tob/ka)
