Kita sering percaya begitu saja pada laporan tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, masalah ini masuk ke ranah hukum.
TIMIKA (8/6/26), NGK — Suasana serius namun penuh harapan menyelimuti Aula Kantor Bapenda Mimika, Senin (8/6/2026), saat puluhan pejabat dan pegawai mengikuti sosialisasi manajemen risiko, rasio operasional, dan pengendalian korupsi.
Kepada pejabat dan pegawai, Bupati Mimika, Johanes Rettob menyampaikan pesan yang tajam namun menyentuh hati, yaitu perbaikan pemerintahan dimulai dari perubahan cara berpikir setiap orang yang mengabdi di sini.
“Kita semua—mulai dari pejabat tinggi, administrator, pengawas, hingga staf di tingkat paling bawah—memiliki tanggung jawab dan risiko masing-masing. Kegiatan ini penting agar kita semua sadar, dan mulai mengubah pola pikir kita sebagai abdi negara,” ujar Johanes membuka sambutannya, menatap hadirin yang hadir lengkap dari awal hingga akhir acara.
Rettob menjelaskan tiga pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yaitu Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen Risiko (MR), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tata kelola memberikan arah kerja bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Manajemen risiko berfungsi mengelola ketidakpastian—agar setiap program yang disusun sudah diidentifikasi hambatannya sejak awal, sehingga tidak ada lagi kerja yang ‘asal jalan’ lalu bingung saat menghadapi masalah. Sementara SPIP berperan sebagai instrumen pengendalian, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang ditetapkan.
“Tanpa tata kelola yang baik, organisasi bisa kehilangan arah. Tanpa manajemen risiko, kita tidak tahu ancaman apa yang bisa menggagalkan tujuan kita. Dan tanpa SPIP yang kuat, pengelolaan risiko tidak akan berjalan efektif,” tegas Johanes.
Pemerintah Kabupaten Mimika kini juga sedang berjuang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang namanya sempat berubah namun tujuan utamanya tetap sama untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan keterbukaan. Johanes berjanji akan mengadakan sosialisasi lebih lanjut mengenai sistem ini dalam waktu dekat.
Semua upaya ini bukan sekadar urusan administrasi. Tujuan akhirnya sangat jelas dan menyentuh kehidupan setiap warga Mimika yaitu masyarakat harus sehat, cerdas, aman, dan sejahtera. Untuk mencapainya, kualitas pemerintahan harus ditingkatkan mulai dari tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus efektif, program prioritas harus berhasil, akuntabilitas dan integritas harus naik, serta korupsi harus dicegah sejak awal.
“Kita bekerja untuk apa? Bukan sekadar mengurus administrasi, tapi membangun infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Semua itu demi kesejahteraan rakyat,” tegas Johanes.
Namun, di tengah perjalanan itu, Mimika menghadapi tantangan nyata. Saat ini, tingkat inflasi di kabupaten ini termasuk yang tertinggi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih ada pekerjaan rumah besar yaitu angka kemiskinan dan kasus malaria harus diturunkan, prestasi pendidikan harus terus naik, dan pendapatan asli daerah harus bertambah lewat inovasi dan kreativitas masing-masing dinas.
Masalah lain yang masih menjadi catatan adalah pengulangan kesalahan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan banyak temuan yang sama dari tahun ke tahun: kesalahan administrasi, kelebihan pembayaran proyek, pembayaran kepada pihak yang seharusnya sudah tidak berhak menerima—bahkan ada kasus pembayaran kepada pegawai yang sudah pensiun. Semua ini terjadi karena pengendalian internal yang lemah.
“Kita sering percaya begitu saja pada laporan tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, masalah ini masuk ke ranah hukum. Ini bukan hal sepele,” kata Johanes dengan nada prihatin.
Bupati juga menyoroti masalah sikap kerja yang masih sering menghambat kinerja. Ego sektoral—merasa dinasnya sendiri yang paling benar—atau bahkan egoisme pribadi, merasa dirinya paling pintar dan menganggap orang lain tidak tahu apa-apa, harus dihilangkan. Kolaborasi dan saling memahami antarinstansi adalah kunci. Bahkan hal kecil seperti kedisiplinan waktu dan cara berpakaian dinas yang rapi menjadi cerminan pengendalian diri sendiri.
“Kita sering membuat pembatas antar kelompok, antar bagian. Akibatnya, pengendalian menjadi lemah. Kita juga sering melanggar aturan yang kita buat sendiri. Itu semua bentuk penyimpangan, bukan hanya soal uang,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (INEK atau IYPK)—alat ukur untuk melihat seberapa jauh upaya pemerintah daerah mencegah dan menangani risiko korupsi. Bagi Johanes, korupsi tidak hanya soal mengambil uang negara. Datang terlambat, pulang lebih awal, atau menuntut tunjangan penuh padahal tidak bekerja sesuai aturan, semuanya termasuk korupsi waktu dan pelayanan.
“Risiko korupsi adalah bagian dari risiko organisasi. Kalau kita bisa mengelola risiko dengan baik, punya SPIP yang kuat, maka nilai indeks pengendalian korupsi kita pasti tinggi. Dan itu artinya pemerintahan kita punya integritas yang luar biasa,” ujarnya penuh keyakinan.
Di akhir sambutannya, Johanes berpesan agar materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini tidak hanya masuk lewat telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri. Ia berharap setiap peserta benar-benar memahami, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaannya di lingkungan kerja masing-masing.
“Perbaiki diri, perbaiki sistem, dan berkolaborasi. Karena hanya dengan begitu, Mimika bisa maju, bebas risiko, bebas korupsi, dan benar-benar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting: bukan sekadar pertemuan resmi, tapi awal dari perubahan budaya kerja yang diharapkan akan membawa dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Mimika. (tob/ka)
