TIMIKA (20/7/26), NGK – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menyatakan realisasi anggaran daerah per 17 Juli 2027 telah mencapai 26,56 persen, meningkat 1,67 persen dibandingkan pencapaian minggu sebelumnya yang tercatat 24,89 persen. Sementara untuk proyek fisik, realisasinya mencapai 34,93 persen. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Puspem Mimika, Senin (20/7/2027).
Mengingat peningkatan pencapaian belum berjalan signifikan, Kemong memutuskan rapat evaluasi mingguan ditunda dan akan dilaksanakan kembali dua minggu ke depan.
Keputusan ini diambil guna memberikan waktu yang cukup bagi pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh jajaran untuk mempercepat langkah tindak lanjut. “Saya berharap ada koordinasi dan komunikasi lintas OPD, terutama operator, Pejabat Pembuat Komitmen, dan kepala bagian terkait. Jika menemui kesulitan, silakan berkoordinasi langsung dengan UKPBG,” ujarnya.
Kemong juga mengingatkan perkembangan penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek terus dipantau, sehingga seluruh pihak perlu bekerja lebih optimal. Pada hari yang sama, telah dijadwalkan dua rapat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta Inspektorat terkait pendampingan penilaian mandiri dan maturitas kelembagaan.
Selain anggaran, Kemong menyoroti lambatnya pergerakan dana khusus. Ia berencana mengundang 13 Organisasi Perangkat Daerah pengampu dana tersebut bersama Asisten dan staf terkait untuk membahas langkah percepatan.
Masalah antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta maraknya pembelian minyak goreng bersubsidi secara ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab juga menjadi perhatian. Ia akan memanggil dinas terkait untuk menyusun langkah penertiban yang tepat.
Di sisi lain, Kemong menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan (LDPG) tingkat Provinsi Papua Tengah yang telah selesai dengan aman dan lancar, serta Mimika meraih predikat juara umum.
Ia juga mengimbau seluruh warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang akan diselenggarakan oleh masing-masing BPD, serta memerintahkan pembayaran kewajiban kepada kontraktor segera diselesaikan untuk menghindari masalah hukum. (tob/ka)
