MANOKWARI, (2/9/25), NGK – Gelombang demonstrasi (demo) terjadi diberbagai kota di Tanah Papua bahkan di Indonesia, beberapa hari terakhir ini.
Di Tanah Papua, mulai dari Sorong di Provinsi Papua Barat Daya, Manokwari di Papua Barat, Nabire di Papua Tengah, di Jayapura, Provinsi Papua, dan sejumlah daerah lainnya. Bahkan demo-demo itu telah memakan korban.
Merespons situasi ini, Jaringan Damai Papua (JDP) sebagai pihak yang selalu melibatkan diri dalam upaya membangun Papua Tanah Damai (PTS) memandang perlu memberi catatan atas situasi sosial yang terjadi saat ini di Tanah Papua dan Indonesia.
Juru Bicara JDP, Yan Chris Warinussy, menyatakan catatan dari JDP ini terkait dengan ide dasar untuk membangun Papua Tanah Damai, seperti yang pernah direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang penyelsaian konflik di Tanah Papua.
Menurut Juru Bicara JDP, bahwa LIPI ketika itu melalui hasil riset yang dilakukan terhadap konflik dan upaya mediasi, telah menemukan empat akar masalah di Tanah Papua dan cara pemecahannya.
Keempat akar masalah itu adalah : pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Hal ini mana disebabkan oleh pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970.
“Tawaran solusinya adalah kebijakan afirmatif rekoqnisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan Orang Asli Papua,” kata Yan Chris Warinussy menukil hasil riset LIPI .
Akar masalah kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Solusinya, diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan Orang Asli Papua di kampung-kampung.
Ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk Aceh.
Sedangkan isu keempat adalah pertanggung jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Jalan rekonsiliasi diantara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan -pilihan untuk penegakan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama keluarganya dan warga Indonesia di Papua secara umum.
Berkenaan dengan itu, langkah penyelesaian terhadap isu ketiga dan isu keempat hingga dewasa ini sama sekali belum nampak jelas.
“Untuk itu, JDP mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengimplementasikan penyelesaian masalah perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi politik Papua,” kata Warinussy.
Dijelaskan juga, bahwa jalan pengungkapan kebenaran melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai diamanatkan di dalam Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi agenda mendesak saat ini.
Selain itu, tantangan bagi didirikannya Pengadilan HAM di Tanah Papua menjadi agenda berikut yang mendesak. Yaitu untuk menyelesaikan soal kekerasan negara di masa lalu dan juga kini terhadap Orang Asli Papua.
“Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan persiapan dialog Papua – Jakarta dalam akhir tahun 2025 dan atau di awal tahun 2026 karena hal ini sangat urgen dan mendesak,” kata Warinussy.
Juru Bicara JDP itu menegaskan, alternatif pemikiran untuk melakukan evaluasi total terhadap pemberlakukan kebijakan otonomi khusus bagi Tanah Papua penting untuk dilakukan demi membuat peta jalan penyelesaian terhadap konflik di Tanah Papua yang terlah berusia lebih dari 50 tahun ini. (ka)
