TIMIKA (7/1/26), NGK – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong optimalisasi potensi pertanian daerah.
“Kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk memperluas swasembada pada komoditas strategis lainnya, serta menjadikan sektor pangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ungkap Gubernur. Pada Rabu, 07 Januari 2026.
Pernyataan Meki Nawipa ini melalui daring (virtual) yang dipusatkan di Ruang Rapat Gubernur Papua Tengah. Kegiatan tersebut diikuti oleh Gubernur Papua Tengah bersama Wakil Gubernur, Forkopimda Papua Tengah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, TNI Polri, serta Kabinda.
Kebijakan Gubernur Nawipa ini sebagai dukungan penuh terhadap kebijakan nasional di sektor pangan dengan mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada awal Januari 2026.
Dalam pemberitahuan Swasembada Pangan Nasional tersebut, Probowo menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya beras, lebih cepat dari target yang ditetapkan, yakni hanya dalam waktu satu tahun dari target awal empat tahun.
Pencapaian ini dikonfirmasi melalui data resmi pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Presiden Republik Indonesia Prbowo Subianto, menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan pilar utama kedaulatan bangsa, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan dari negara lain. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, hingga dukungan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas produksi, distribusi, dan pengamanan pangan nasional.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada petani melalui kebijakan strategis, antara lain kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, penyederhanaan regulasi pupuk, peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, serta pemberantasan mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian. (tob/ka)
