Mimika mencatat angka 75,55 persen, Kabupaten Puncak mencapai 76,27 persen, dan Kabupaten Paniai bahkan menembus angka 78,38 persen. Angka-angka ini adalah bahasa lain yang mengatakan: setiap temuan diperbaiki, setiap catatan ditindaklanjuti, demi kebaikan pelayanan publik.
JAYAPURA (3/6/26), NGK – Di ruangan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, suasana haru dan bangga menyelimuti seluruh tamu yang hadir.
Hari itu, Selasa pagi (2/6/2026), menjadi momen bersejarah bagi sejumlah pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Di tengah barisan kepala daerah yang menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, nama Kabupaten Mimika kembali disebut sebagai pemenang utama—kali ini untuk kesepuluh kalinya berturut-turut meraih predikat tertinggi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bagi banyak daerah, mendapatkan predikat WTP satu kali saja sudah merupakan prestasi besar yang sulit diraih. Namun bagi Mimika, angka sepuluh bukan sekadar hitungan statistik, melainkan bukti nyata dari konsistensi, kerja keras, dan integritas puluhan pejabat, staf, dan aparat daerah yang bekerja di balik layar. Ini bukan sekadar piala atau piagam penghargaan, melainkan kepercayaan tertinggi dari negara yang dititipkan kepada sebuah daerah di tanah Papua Tengah.
Konsistensi yang Menginspirasi
Ketika nama Mimika disebut oleh perwakilan BPK, tepuk tangan riuh terdengar menggema. Di sela-sela kebahagiaan itu, kembali dikuatkan kabar yang telah ditunggu-tunggu: untuk LKPD Tahun Anggaran 2024, Mimika juga telah resmi dikukuhkan meraih WTP. Dua capaian gemilang dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi penegas bahwa pengelolaan keuangan di wilayah ini berdiri kokoh di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa ini. Di tengah rasa bangga, ia tetap rendah hati dan menyadari bahwa perjalanan ini tidaklah mudah.
“Ini luar biasa, kami tidak menyangka kembali dapat WTP untuk kesepuluh kalinya. Ini bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan kita transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan, meski masih ada catatan perbaikan yang terus kita benahi bersama,” ujar Johannes dengan mata berbinar.
Bagi Rettob, WTP bukanlah garis finis, melainkan titik tolak menuju standar yang lebih tinggi lagi. Predikat ini diberikan hanya ketika BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material—mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus kas—sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi kuat, membuat Mimika berani melangkah lebih jauh dengan menerapkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih ketat dan maju, demi memastikan setiap rupiah kembali bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Jejak Prestasi Se-Papua Tengah
Momen penyerahan hasil pemeriksaan di Jayapura itu pun menjadi panggung kebanggaan bersama bagi seluruh Kabupaten di Papua Tengah. Kepala BPK Perwakilan Papua Tengah, Subagyo, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan luar biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah daerah di bawah naungan provinsi ini.
Bukan hanya Mimika yang bersinar. Catatan sejarah juga terukir bagi Kabupaten Deiyai yang untuk pertama kalinya berhasil melompat dan meraih WTP—sebuah perubahan besar dari opini sebelumnya, yang menjadi bukti nyata tekad kuat untuk berbenah. Tidak kalah membanggakan, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak juga mencatat rekor baru, sama-sama meraih WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut. Sementara itu, Kabupaten Dogiyai turut serta meraih predikat tertinggi ini, menyusul jejak kemajuan yang terus dibangun.
“Ini capaian yang sangat kami apresiasi. Mempertahankan kualitas itu sulit, namun meningkatkan kualitas jauh lebih berat. Semua ini menunjukkan komitmen penuh para Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan,” tegas Subagyo.
Ia menambahkan, keberhasilan ini tak terlepas dari sinergi erat antara pemerintah daerah dan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan demi tata kelola keuangan negara yang sehat.
Data yang disampaikan hari itu pun memukau. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan di sejumlah kabupaten telah melampaui rata-rata nasional yang ditetapkan di atas 75 persen.
Mimika mencatat angka 75,55 persen, Kabupaten Puncak mencapai 76,27 persen, dan Kabupaten Paniai bahkan menembus angka 78,38 persen. Angka-angka ini adalah bahasa lain yang mengatakan: setiap temuan diperbaiki, setiap catatan ditindaklanjuti, demi kebaikan pelayanan publik.
Di Balik Angka, Ada Rakyat
Bagi masyarakat awam, istilah WTP mungkin terdengar teknis dan jauh dari keseharian. Namun di balik deretan angka, laporan, dan pemeriksaan itu, tersimpan makna yang sangat manusiawi. WTP adalah jaminan bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, tidak bocor, dan dialokasikan tepat sasaran untuk membangun jalan, membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, hingga mendorong perekonomian warga.
Keberhasilan Mimika mempertahankan WTP selama satu dekade penuh adalah bukti bahwa di tanah Papua Tengah, tata kelola pemerintahan telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini. Ini adalah bukti bahwa daerah di timur Indonesia mampu bersaing, mampu memegang teguh aturan, dan mampu menjaga amanah yang dipercayakan negara.
Subagyo dalam penutup pesannya berharap, capaian ini bukan sekadar penghargaan semata, melainkan modal berharga untuk membawa kesejahteraan yang lebih luas.
“Semoga pencapaian ini dapat diperkuat tahun demi tahun. Segala catatan yang ada mohon ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari ke depan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Semua ini kita lakukan demi mewujudkan visi lembaga: menjadi pemeriksa terpercaya yang berperan aktif demi kebaikan bersama,” tambahnya.
Hari itu, di Jayapura, Mimika dan saudara-saudara kabupaten lainnya tidak hanya membawa pulang dokumen hasil pemeriksaan. Mereka membawa pulang bukti bahwa dengan kerja keras, integritas, dan cinta pada tanah kelahiran, daerah manapun di Indonesia bisa menjadi teladan.
Bagi Mimika, angka sepuluh adalah pengingat perjalanan panjang membangun kepercayaan belum usai, dan langkah selanjutnya harus lebih pasti, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi seluruh warga Papua Tengah. (tob/ka)
