“Panggung pemilihan sudah ditutup. Peran mereka usai saat suara rakyat ditetapkan. Jika masih berkuasa di belakang layar, berarti ini bukan lagi pemerintahan yang terbuka, melainkan kekuasaan bayangan yang merampas hak publik.”
TIMIKA (25/6/26), NGK – Sebuah serangan tajam meluncur dari Parlemen Provinsi Papua Tengah yang mengguncang fondasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mimika.
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, S.E., yang mewakili Fraksi PDI-P dari Daerah Pemilihan V, menyingkap selubung gelap yang menyelimuti kinerja birokrasi daerah, seperti yang dilansir situs resmi DPRD Provinsi Papua Tengah, Mei–Juni 2026.
Yohanes Felix Helyanan menjelaskan, di balik deretan proyek dan lembaran anggaran, terungkap sebuah realita pahit, yaitu jabatan dijadikan alat dan kekuasaan dikuasai tangan-tangan yang tak seharusnya berkuasa.
Menurut pandangan tegas politisi yang menjabat periode 2024–2029 ini, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah kehilangan jati dirinya sebagai abdi negara. Seharusnya melayani masyarakat, alih-alih itu, pejabat itu justru mementingkan kepentingan pribadi.
Kepada OPD seharusnya bekerja secara profesional, netral dan berlandaskan aturan, tapi kenyataanya, mereka dinilai memutarbalikkan fungsi jabatan.
Wewenang yang diamanatkan rakyat justru disalahgunakan untuk melayani kepentingan kelompok dan politik semata, bukan untuk mempercepat pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat. Akibatnya, dana miliaran rupiah yang digelontorkan terhambat penyerapannya, kinerja melambat, dan harapan warga Mimika terasa melayang tak menentu.
“Birokrasi adalah tulang punggung pemerintahan. Jika tulang ini lemah dan terkontaminasi kepentingan sesaat, maka seluruh tubuh pembangunan akan lumpuh,” tegas Yohanes Felix Helyanan.
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah asal Kaokanao ini menegaskan, tidak ada tempat bagi pejabat yang membiarkan kepentingan pribadi atau golongan mengalahkan kewajiban publik. Kenyataan itu baru separuh dari kisah yang terungkap. Masih ada bayang-bayang kekuasaan yang terus melayang di langit pemerintahan Mimika.
Ia juga menyoroti, keberadaan Tim Sukses yang dulunya berjuang di masa pemilihan. Meskipun masa kampanye telah lama berlalu dan kekuasaan telah resmi disandang, kelompok ini dinilai masih memegang kendali tak kasat mata. Mereka turut campur dalam menentukan arah kebijakan, mengatur penempatan pejabat, bahkan mencampuri pengelolaan keuangan daerah—suatu praktik yang jelas menyimpang dari koridor hukum dan etika pemerintahan.
“Panggung pemilihan sudah ditutup. Peran mereka usai saat suara rakyat ditetapkan. Jika masih berkuasa di belakang layar, berarti ini bukan lagi pemerintahan yang terbuka, melainkan kekuasaan bayangan yang merampas hak publik,” sergah Yohanes Felix dengan nada penuh peringatan. Ia menilai kondisi ini memicu ketidakadilan, merusak kepercayaan masyarakat, dan membuka celah bagi penyimpangan yang merugikan daerah.
Menyikapi situasi yang memburuk ini, DPR Provinsi Papua Tengah pun angkat bicara secara kolektif. Lembaga legislatif ini menegaskan pengaruh pihak yang tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan harus diputus total. Tidak boleh ada lagi ruang bagi intervensi yang mengganggu jalannya birokrasi yang sehat dan transparan.
Panggilan keras pun dilayangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Mereka diminta segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan jajaran birokrasi, menegakkan netralitas pejabat, serta memutus jalur-jalur pengaruh politik yang menyusup masuk. Dewan menegaskan akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil, guna memastikan agar anggaran terpakai tepat sasaran dan pembangunan dapat melaju tanpa hambatan.
Tidak Tinggal Diam
Menyikapi serangan kelompok yang menjadi lawan politik dari Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya, Emanuel Kemong, maka suara lantang muncul Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Mimika yang menyatakan dengan tegas mendukung penuh dan siap mengawal kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati, Emanuel Kemong dalam menjalankan roda pemerinatahan di Kabupaten Mimika.
“Atas nama keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika serta seluruh kader, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,”tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Adrian Andhika Thie pada pertemuan DPC PDIP Mimika bersama bupati di Timika, Jumat (26/6/2026).
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika yang juga Ketua Fraksi DPI Perjuangan DPRK Mimika ini, dirinya menghormati adanya kritikan terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan itu bagian dari demokrasi. “Kami menghormati setiap kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun, kritik juga harus disampaikan secara objektif dan melihat tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini,”tegasnya.
Dikatakan, Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya menjalankan visi dan misi pembangunan, tetapi juga membenahi persoalan birokrasi yang diwarisi dari sebelumnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, keterbatasan fiskal daerah, serta dinamika ekonomi nasional dan global.
“Meski demikian, mereka tetap bekerja dan berjuang agar pembangunan di Mimika terus berjalan,”sebut Adrian. Kerja keras tengah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mimika dengan mulai membuahkan hasil, Pemerintah Kabupaten Mimika berhasil meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Terbaik I Kategori Creative Financing serta Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berada pada jalur yang benar dan mampu menunjukkan kinerja yang diakui oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Mimika juga mengingatkan dan meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika agar tegas melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan pimpinan OPD juga pejabat lainnya yang dinilai tidak mampu agar diganti. Sudah dikasih kepercayaan tapi tidak mampu maka perlu dilakukan evaluasi kinerja menyeluruh, itu salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. “Jika dibiarkan maka bupati dan wakil bupati yang kena dampaknya,” kata Adrian.
Adrian mengingatkan kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai tim sukses, tetapi justru terus menyerang pemerintahan di ruang publik. Jika benar memiliki komitmen terhadap kepemimpinan ini, maka dukungan harus diwujudkan melalui kerja sama, kritik yang membangun, serta semangat menjaga persatuan, bukan menciptakan kegaduhan yang justru menghambat jalannya pemerintahan.
‘Warning’ yang diberikan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah mewakili Fraksi PDIP Daerah Pemilihan V dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Mimika bukan tanpa alasan. Ada oknum oknum tertentu yang mengaku bahkan mengklaim diri sebagai orang kepercayaan bupati dan wakil bupati yang ditugaskan mengawasi pemerintahan bahkan diberikan tugas khusus mengatur proyek proyek bekerja sama dengan OPD OPD. Tak saja itu, oknum oknum tersebut tak segan mengancam jika akan melapor kepada bupati dan wakil bupati apabila mereka tidak diberikan proyek
Di sisi lain, PDI-P juga berharap seluruh pimpinan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja lebih maksimal, profesional, serta benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Jangan sampai lemahnya koordinasi, kurangnya respons, atau ketidakmampuan menjalankan tugas justru menjadi bumerang yang mencoreng kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
“Keberhasilan pemerintahan adalah tanggung jawab bersama, sehingga seluruh OPD harus menjadi motor penggerak yang mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang nyata dan berkualitas,”katanya. Sebagai kader PDI Perjuangan, kata dia Bupati dan Wakil Bupati bukan hanya didukung saat Pilkada, tetapi akan terus dikawal dalam menjalankan amanah rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan tidak hanya menjadi partai pengusung, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengawal keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika.
“Mari kita tinggalkan perbedaan, hentikan narasi yang melemahkan pemerintah, dan bersatu mendukung kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong agar tetap fokus bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Mimika,” kata Adrian.
Suara lantang ini menjadi pengingat keras bagi seluruh elemen di Mimika bahwa kekuasaan bukan milik segelintir orang, melainkan amanah yang harus dijaga bersih, adil, dan bebas dari jerat kepentingan pribadi. (tob/ka)
