Beranda Pendidikan Penyelesaian Masalah Kekurangan Guru di Pegunungan Tengah

Penyelesaian Masalah Kekurangan Guru di Pegunungan Tengah

88
0
BERBAGI
Dr. Agus Sumule (Foto: Cepos Online)(Disarikan Oleh Dr. Agus Sumule Dari Diskusi oleh Para Anggota Grup Whatsaap. Pendidikan di Pegunungan Tengah)

PENDUDUK Kawasan Pegunungan Tengah (KPT) Papua berjumlah 49,28% dari total penduduk Papua.  Jadi, seharusnya kemajuan pendidikan di KPT sama dengan wilayah lain di Proivnsi Papua.

Tetapi, keadaannya ternyata berbeda kontras.  Pada tahun 2018, SD di KPT hanya 874 (34,83%) dari total 2.509 SD di Provinsi Papua.  SMP hanya 229 (34,13%), SMA hanya 66 (28,82%) dan SMK hanya 25 (18,25%).  Artinya, diperlukan upaya luar biasa besar untuk membangun pendidikan di KPT.

Masalah yang lebih serius di KPT sebetulnya adalah masalah kekurangan guru.  Tidak hanya jumlah satuan pendidikan (PAUD sampai SMA/SMK) yang jauh lebih sedikit, tetapi jumlah guru pun jauh dari memadai.  Pada tahun 2019, diperkirakan KPT kekurangan 6.007 orang guru – termasuk mereka yang akan pensiun dalam 5 tahun sejak tahun itu.  Jumlah guru yang kurang itu akan menjadi lebih banyak lagi, atau kurang lebih 9.000 orang guru, kalau sekitar 120.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di KPT diberikan kesempatan mengenyam pendidikan.

Tanpa guru, tidak mungkin pendidikan maju.  Artinya 9.000 orang guru baru  harus direkrut, harus disediakan.  Mereka haruslah guru profesional, berdedikasi, berdaya juang tinggi, dan mampu melayani dengan tekun di berbagai daerah terpencil di KPT.

Bagaimana caranya?

Topik ini dibahas dalam grup whatsapp Pendidikan di Pegunungan Tengah sejak 24 Maret 2021.  Ada 154 orang partisipan dalam grup ini.  Mereka datang dari berbagai latar belakang: praktisi/guru, pionir, pejabat pemerintah, pemerhati, akademisi, guru besar ilmu pendidikan, mahasiswa, pengusaha, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan banyak yang lain.

Selain bertukar data dan informasi serta gagasan di dalam grup, dilakukan pula dua kali diskusi virtual.

Berikut ini beberapa kesimpulan dan usulan strategis yang dibuat dari diskusi-diskusi ini.

Pertama, cara paling cepat untuk memenuhi kekurangan guru di KPT adalah dengan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra-jabatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor  87 Tahun 2013.  Para lulusan program studi S1/D4 berbagai bidang ilmu, khususnya para sarjana/lulusan program diploma D4 yang berasal dari KPT, dapat dididik untuk menjadi guru profesional melalui program PPG pra-jabatan ini.

Perguruan tinggi yang memiliki program keguruan dan ilmu pendidikan di Tanah Papua, baik swasta atau negeri, termasuk keagamaan, dapat diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggaran PPG.  Beberapa di antaranya sudah menjadi penyelenggara PPG selama ini.

Disadari, bahwa tidak mudah untuk memperoleh lisensi sebagai penyelenggara PPG.  Ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang berminat.  Tidak hanya itu.  Para lulusan S1/D4 yang berminat menjadi guru profesional melalui PPG pun harus melewati seleksi yang ketat untuk memungkinkan seseorang memiliki sejumlah kompetensi dan kualifikasi yang berlaku secara nasional.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka perlu dirjuangkan semacam program PPG Afirmasi untuk Tanah Papua ke direktorat jenderal terkait di Kemendikbud.  PPG Afirmasi ini bisa saja dilaksanakan lebih dari dua semester supaya para lulusannya benar-benar memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi setiap guru profesional.

Untuk itu, Dinas Pendidikan pemerintah kabupaten di KPT dan Pemerintah Provinsi Papua, dengan didukung oleh Perguruan Tinggi terkait, perlu menyusun Naskah Akademik Pendirian PPG Afirmasi untuk diperjuangkan dan memperoleh izin dari Kemendikbud.

Hal kedua, guru yang berdedikasi, `tahan banting’, mampu menyelami budaya masyarakat KPT, dan berkarakter pelayan bisa dihasilkan dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses rekrutmen dan pembinaan selama para calon guru profesional tersebut dididik di PPG Afirmasi.

Guru yang ingin dihasilkan melalui PPG Afirmasi tidak saja memiliki kompetensi seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga yang mampu bekerja dengan tekun, penuh semangat dan tak kenal lelah di KPT – betapa pun terpencilnya tempat di mana ia akan ditugaskan.  Jelaslah lulusan PPG Afirmasi harus mencintai suku-suku di KPT, bersedia hidup dengan mereka, serta menganggap mereka sebagai dirinya sendiri.

Lembaga-lembaga keagamaan yang melayani, atau berada di sekitar kampus-kampus perguruan tinggi pasti tahu dengan pasti para mahasiswa yang memiliki jiwa melayani dan karakter yang cocok sebagai guru.  Oleh karena itu, lembaga-lembaga keagamaan seperti ini perlu dilibatkan dalam mengidentifikasi dan menjaring para calon guru untuk dilatih di PPG Afirmasi.

Ketiga, dana untuk keperluan merekrut dan melatih para guru tersedia di APBD setiap kabupaten di KPT.  Bahkan seharusnya tersedia pula dana untuk membangun fasilitas perumahan serta sistem dukungan bagi mereka agar mereka bisa hidup baik dan layak di kampung-kampung terpencil.

Hampir semua kabupaten di KPT memiliki APBD di atas Rp 1 triliun setiap tahun.  Bahkan ada yang lebih dari Rp 1,5 triliun.  Hanya dua kabupaten dari 14 kabupaten di KPT yang memiliki APBD kurang dari Rp 900 miliar.

Kalau ke-14 pemerintah kabupaten di KPT bersedia membayar biaya kuliah para calon guru dan tunjangan bulanan selama masa kuliah di PPG Afirmasi, dan kebutuhan itu disebar selama lima tahun, maka hanya satu kabupaten yang perlu mengeluarkan pembiayaan lebih dari 0,5% APBD-nya.  Tiga belas kabupaten lainnya hanya perlu mengalokasikan kurang dari 0,5% APBD.

Artinya dana sangat tersedia di pemerintah kabupaten-kabupaten KPT untuk merekrut dan melatih para guru profesional, sehingga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersedia guru profesional dalam jumlah

Keempat, minat para mahasiswa non-FKIP untuk menjadi guru profesional sesudah mereka tamat dan dilatih di PPG ternyata cukup baik.  Survei yang dilakukan di kalangan mahasiswa non-FKIP salah satu universitas negeri di Tanah Papua menunjukkan angka-angka seperti berikut ini: 66,8% bersedia menjadi guru, dan 59,4% bersedia menjadi guru di tempat terpencil.  Selebihnya menyatakan “pikir-pikir”.  Yang sama sekali menolak sedikit persentasenya.  Ini menunjukkan, bahwa kalau program rekrutmen guru melalui PPG Afirmasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak usah kuatir bahwa peminat untuk menjadi guru tidak tersedia.

Ayo kita bantu pemerintah menyelesaikan masalah kekurangan guru ini!  Mari kita dukung para Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten se-KPT, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.  Dengan komitmen, kerjasama, dan strategi yang tepat, soal guru profesional ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.  Amin!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here