Beranda Serba Serbi Selebaran Gelap Tolak Otsus Beredar lagi

Selebaran Gelap Tolak Otsus Beredar lagi

542
0
BERBAGI

JAYAPURA, NGK – Selebaran gelap yang menyerukan aksi tolak otsus, tolak Daerah Otonomi Baru (DOB), bebaskan Viktor Yeimo, dan gelar referendum, kembali beredar di media sosial. Kali ini, lebel yang dipakai, “Rakyat Papua Wilayah Adat Tabi Bergerak”, dengan kegiatan yang akan digelar Sabtu, 9 Juli 2022 dalam bentuk diskusi di Asrama Putra Tolikara, Yoka Waena. Dalam selebaran itu, terterah nama Pemantik, Yokbeth Fele  dan Juru Bicara Petisi Rakyat Papua, Jefri Wenda.

Berdasarkan hasil penelusuran NGK, aksi yang direncanakan seperti yang tertulis dalam selebaran itu, tidak terjadi.

Walau tak ada aksi, tapi Ketua Pemantik Kabupaten Jayapura, Obed Kromsian merasa perlu menjelaskan tentang pencantuman kata “pemantik.”

Dalam selebaran gelap itu, tertulis kata “Pemantik”. Untuk itu, Ketua Pemantik Kabupaten Jayapura, Obed Kromsian dengan tegas menyatakan, bahwa kata Pemantik itu bukan mewakili organisasi Pemantik yang ada di Kabupaten Jayapura.

Ketua Pemantik Kabupaten Jayapura, Obed Kromsian (Foto: Vihky)

“Tidak ada agenda dari organisasi untuk melakukan kegiatan demo atau aksi lainnya seperti yang dimuat dalam selebaran itu,” tegas Ketua Pemantik Kabupaten Jayapura, Obed Kromsian kepada NGK pada Jumaat, 8 Juli 2022.

Obed Kromsian menjelaskan, organisasi Pemantik adalah organisasi yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan Pemantik sendiri merupakan akronim dari Pace Mace Admin Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pemantik).  “Jadi soal keterlibatan untuk hal-hal di luar dari TIK seperti yang ada dalam selebaran, tidak pernah ada dalam agenda kerja kami,” ucap Obed Kromsian.

Ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto

Tentang lebel  “Rakyat Papua Wilayah Adat Tabi yang dicantumkan dalam selebaran itu, dipertanyakan kembali oleh Ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto. “Penanggungjawan dari selebaran itu harus menjelaskan, masyarakat adat Tabi yang mana ? “Jangan catut nama masyarakat adat Tabi untuk memprovokasi rakyat. Untuk, pihak keamanan harus mencari, menangkap dan memproses hukum terhadap nama-nama yang disebutkan dalam selebaran itu karena sudah memprovokasi rakyat untuk melawan negara,” tegas Daniel Toto kepada NGK (9/7/2022).

Lebih lanjut, Ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura itu menjelaskan, bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Tabi bukan hal yang tiba tiba. Ini perjuangan panjang, sama halnya dengan perjuangan provinsi Papua Papua Selatan. Sama halnya dengan pemekaran yang telah direncanakan oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe pada tahun 2014, namun baru bisa terealisasi pada tahun 2022.

“Masyarakat adat Tabi mendukung pemekaran tiga provinsi, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Sedangkan Provinsi Papua sebagai provinsi induk akan menjadi Provinsi Papua Tabi Saireri,” ungkap Daniel Toto. (vihky Done)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here