Alasan utama keberangkatan bukan semata-mata karena sakit atau kekurangan obat, melainkan karena jadwal pergantian tugas dan ada satu petugas yang harus mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) di Timika.
TIMIKA, (11/6/26), NGK – Selama 12 jam lamanya, 15 orang berjalan kaki menembus lebatnya hutan pegunungan Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tenaga Kesehatan (nakes) itu mendaki bukit berkabut, menuruni lembah curam, dan menyeberangi 12 sungai tanpa jembatan.
Di dalam barisan itu, ada tenaga kesehatan yang dikabarkan sedang demam tinggi karena terserang malaria. Kisah perjuangan dari Ainggogin hingga Kampung Banti, Distrik Tembagapura ini terekam dalam video berdurasi satu menit 39 detik yang diunggah akun TikTok www.galeripapua.com, dan langsung mengaduk perhatian publik.
Narasi yang dibangun sangat menyentuh, kabarnya stok obat dan alat pemeriksaan habis, akses udara mati, dan satu-satunya jalan menyelamatkan nyawa adalah kaki sendiri. Bagi masyarakat luas, rekaman video itu menjadi bukti pahitnya pengabdian di pelosok tanah Papua. Namun, di balik cerita haru itu, muncul penjelasan panjang lebar dari pemerintah daerah yang menyajikan fakta berbeda, lengkap dengan data medis, logistik, hingga alur penularan penyakit.
“Transportasi apa sebenarnya? Itu yang tadi saya marah kepada yang bikin video itu. Saya bilang tidak ada maaf. Tinggal kontak kita, pasti kita jemput. Kalau tidak ada informasi, baru jalan kaki, lalu bikin video seakan-akan susahnya minta ampun. Bagaimana kami tahu ada kebutuhan sedangkan tidak ada laporan?” tegas Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat ditanya di Graha Eme Neme Yauware, Timika, Selasa (9/6/2026).
Bagi Bupati, cerita yang viral itu tidak mencerminkan kebenaran. Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tak menerima surat, laporan, atau permintaan bantuan dari Plt. Kepala Puskesmas Arwanop, Fransiska Tekege, sebelum rombongan berangkat pada Rabu (3/6/2026).
“Siapa yang bilang sudah ada koordinasi? Itu bohong besar. Kalau ada yang berani bilang begitu, saya pecat dia,” tegas Bupati seraya meluruskan fakta di lokasi itu bukan ada Puskesmas, melainkan hanya Puskesmas Pembantu (Pustu), dan akses udara sebenarnya tersedia berkat dukungan penuh PT Freeport Indonesia.
Salah satu poin paling krusial yang dibantah adalah alasan medis—adanya kasus malaria di wilayah pegunungan. Menurut Bupati, secara ilmiah dan data kesehatan, daerah setinggi Arwanop bukanlah wilayah endemik.
“Di atas pegunungan seperti itu, tidak ada kasus malaria. Nyamuk penularnya tidak bisa hidup di suhu dingin. Itu bohong besar,” serangnya.
Penjelasan ini tak hanya berupa pernyataan, tapi didukung data lengkap dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfrits Maturbongs. Ia merilis telaah mendalam yang membongkar fakta di balik klaim ‘penyelamatan korban malaria’.
Godfrits Maturbongs menjelaskan secara rinci alur biologis seseorang terkena malaria, untuk menjelaskan bahwa penyakit itu tidak muncul tiba-tiba di Arwanop. Menurutnya, penularan malaria memiliki tahapan jelas:
- Tahap Penularan & Inkubasi: Seseorang digigit nyamuk Anopheles pembawa parasit. Parasit masuk ke darah, lalu ke hati, dan berkembang biak selama 7–14 hari. Pada masa ini, orang belum merasa sakit, tapi bibit penyakit sudah tumbuh.
- Tahap Awal Sakit: Setelah lebih dari seminggu, parasit baru keluar dari hati masuk ke sel darah merah. Barulah muncul gejala demam tinggi, menggigil, sakit kepala, dan mual—sering kali disangka masuk angin atau tifus.
Berdasarkan urutan ini, Godfrits menegaskan, “Tenaga kesehatan yang dikabarkan sakit itu sebenarnya sudah tertular malaria saat berada di Timika atau dataran rendah, sebelum berangkat ke tempat tugas. Gejalanya baru muncul saat sudah di pegunungan.”
Bahkan, ada kejanggalan dalam narasi evakuasi. Jika benar kondisi darurat medis, seharusnya rombongan langsung membawa pasien ke Rumah Sakit Waa Banti saat tiba di kampung tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan, mereka tidak singgah berobat dan memilih langsung melanjutkan perjalanan ke Timika.
“Kalau memang butuh pertolongan medis, RS Waa Banti ada dan siap. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Ini memperkuat dugaan bahwa kondisi itu bukan kegawatdaruratan mendesak,” tegas Godfrits.
Data logistik memperkokoh bantahan itu. Berdasarkan peta sebaran penyakit, Arwanop masuk zona hijau, artinya wilayah ini aman dan tidak berisiko penularan aktif. Soal ketersediaan obat, catatan stok akhir April hingga Mei 2026 menunjukkan persediaan masih melimpah:
- DHP Frimal: ratusan tablet
- Primaquin: lebih dari 1.300 butir
- Alat tes cepat (RDT): ratusan paket
Tidak ada satu pun catatan yang menyebutkan obat atau alat pemeriksaan habis.
Lantas, apa alasan sebenarnya 15 orang itu nekat menempuh perjalanan berbahaya?
Data resmi Dinas Kesehatan mengungkap fakta yang tersembunyi di balik video. Saat itu memang ada kendala teknis: pesawat penerbangan subsidi sedang dalam perawatan, sehingga akses udara terganggu sementara. Namun, alasan utama keberangkatan bukan semata-mata karena sakit atau kekurangan obat, melainkan karena jadwal pergantian tugas dan ada satu petugas yang harus mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) di Timika.
Plt. Kepala Puskesmas memang sudah melaporkan rencana berjalan kaki ke dinas kesehatan. Namun, laporan itu masih dalam tahap konsultasi dan belum mendapat persetujuan atau arahan teknis dari pimpinan. Sayangnya, sebelum ada keputusan resmi, rombongan sudah berangkat lebih dulu.
“Perjalanan kaki itu adalah keputusan operasional di tingkat puskesmas, bukan karena tidak ada perhatian pemerintah. Kami punya bukti nyata, pada 21 Mei 2026 lalu, kami berhasil mengevakuasi anak kejang dari lokasi yang sama menggunakan pesawat. Asal ada laporan, kami pasti atur jalan keluarnya,” jelas Godfrits.
Ia juga menyentuh soal keterbatasan akses secara umum. Tahun 2026 ini, pengadaan jasa transportasi udara tidak bisa dilakukan cepat seperti tahun lalu karena nilai anggarannya melebihi batas aturan. Harus lewat proses tender panjang dan ketat agar tidak jadi temuan BPK. Proses ini sedang berjalan, demi kepatuhan hukum meski memakan waktu.
Pemerintah mengakui ada tantangan besar di pedalaman, namun menekankan bahwa masalah utamanya bukan pada kurangnya perhatian, melainkan pada komunikasi dan koordinasi.
yata: di satu sisi ada pengabdian yang berat dan penuh risiko, di sisi lain ada birokrasi dan data yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat kini bertanya-tanya: di mana letak jembatan penghubung antara data di kantor dan kenyataan di hutan? Sebab, pada akhirnya, yang diharapkan semua pihak adalah satu hal: pelayanan kesehatan yang aman dan pasti, baik bagi warga maupun bagi para pahlawan kesehatan yang bertugas di garis terdepan. (tob/ka)
