Beranda Politik Adat Menolak tapi Indonesia Buka Kemungkinan Bagi Negara Lain Manfaatkan Biak

Adat Menolak tapi Indonesia Buka Kemungkinan Bagi Negara Lain Manfaatkan Biak

198
0
BERBAGI

JAKARTA, NGK – Masyarakat adat Warbon, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak, Provinsi Papua menolak rencana pemerintah untuk menjadikan wilayah adatnya sebagai lokasi peluncuran satelit.

Pemuda dan masyarakat Biak memprotes kedatangan tim LAPAN/BRIN pada 21 Oktober 2021 (Foto: Dok. Aleks Abrauw)

Walau begitu, pemerintah Indonesia tetap ngotot menjadikan Biak sebagai tempat peluncuran satelit. Hal itu teruangkap dengan sikap Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan, Indonesia membuka kemungkinan bagi negara lain untuk memanfaatkan Biak, Papua, sebagai tempat peluncuran satelit.

“Isu pemanfaatan Biak sama sekali tidak terkait dengan keinginan negara tertentu, untuk bekerja sama dalam aspek pertahanan atau keamanan,”kata Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui siaran pers seperti yang dilansir portal berita Satukanindonesia.com, Jumat (25/04/2025).

Sebelumnya lembaga bernama LAPAN, yang sekarang bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sudah melakukan kajian sejak beberapa tahun lalu bahwa Biak memang tempat yang ideal di Indonesia untuk peluncuran satelit, katanya.

Pria yang akrab dipanggil Roy ini mengatakan, Indonesia sudah lama mengeksplorasi Biak untuk menjadi tempat peluncuran satelit komunikasi yang dibutuhkan oleh Indonesia.

“Namun, saat itu, sekitar 20-30 tahun yang lalu, itu merupakan sebuah wacana yang sampai sekarang terus harus dikaji mengenai fisibilitasnya,”ujar Roy.

Mengenai isu-isu yang beredar di seputar kerja sama dengan negara tertentu, Roy menilai hal tersebut agak berlebihan.

Sebelumnya, media internasional memberitakan bahwa Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

Kemlu RI pada 16 April 2025, sudah menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing untuk tujuan apapun di wilayahnya.

Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas juga menepis, adanya permintaan penggunaan pangkalan militer RI oleh militer asing. Apalagi, ia menambahkan, hal tersebut akan kontraproduktif dengan kepentingan nasional. (NGK/**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here